Dilema Mata uang “Digital”

Beberapa waktu lalu, Kementerian Kominfo mengeluarkan “ancaman” akan memblokir WhatsApp karena emoticon GIF yang dianggap ada yang berbau pornografi. Padahal tadinya para pengguna WA jarang yang menggunakan emoticon animasi gif. Begitu pemerintah mengeluarkan “ancaman” tersebut justru orang jadi penasaran dan mencarinya. Telegram juga sempat akan dilarang di Indonesia karena Telegram tidak menanggapi surat dari Kemenkominfo terkait permintaan untuk membubarkan group-group yang dianggap jadi sarana komunikasi para pelaku perbuatan melawan negara.

Begitu juga dengan Google dan Facebook yang semula tidak mau membuka kantor di Indonesia karena kaitannya dengan pembayaran pajak terhadap negara. Semua ancaman tersbut direspon dengan baik, karena pertimbangan perusahaan-perusahaan tersebut bahwa market Indnesia luar biasa besar. Begitu menarik dan seksi untuk dinafikkan. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenapa semua bisa seperti itu? Karena perusahaan-perusahaan tersebut masih menggunakan teknologi internet terpusat (sentralisasi) dengan sistem server to client.
Saat server (perusahaan) diintervensi, kemudian ikuti saja permohonan pemerintah Indonesia, semua langsung beres. Kelar sudah semua urusan.

Bagaimana dengan Bitcoin? Kemarin Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia akan mengeluarkan peraturan untuk melarang penggunaan cryptocurrency (mata uang digital) bitcoin yang menggunakan teknologi Blockchain (Rantai Blok) dimana koneksi dalam jaringan komputer global tidak terpusat lagi (desentralisasi). Koneksi peer to peer (client to client), bukan server to client sebagaimana perusahaan-perusahaan tersebut di atas.
Bitcoin adalah hasil sebuah produk dari suatu teknologi bernama blockchain.

Agak absurd juga pemerintah berniat mengeluarkan kebijakan melarang bitcoin. Memang sih, alat pembayaran yang sah di negara ini adalah Rupiah (IDR). Lalu bagaimana dengan Dollar (USD) yang juga digunakan untuk memesan hotel di bali atau membeli domain di perusahaan penyedian domain di Indonesia, dengan paypal? Kenapa tidak dilarang? Mungkin Mukidi lebih tahu. 🙂

Warren Buffet, Bill Gates, John McAfee, Mark Zuckerberg, Onno W. Purbo adalah orang-oramg yang mengamini teknologi blockchain ini adalah teknologi masa depan. Meskipun Jack Ma tidak tertarik dengan bitcoin dan semula Pemerintah China melarang, faktanya Pemerintah China saat ini menerbitkan Cryptocurrency bernama NeoConnect (NEO). Perkembangan apapun di dunia ini pasti membawa efek positif dan negatif. Opium ditemukan bisa untuk mengobati rasa sakit, namun juga banyak disalahgunakan untuk nge-“fly”. Internet bisa untuk memangkas waktu dan jarak dalam berkomunikasi, namun internet juga bisa dijadikan sarana untuk penyebaran video porno yang masif. Ibarat sebuah pisau, mau digunakan untuk mengiris bumbu dapur atau memutus urat nadi.

Begitupun Blockcahin. Sebagai sebuah teknologi baru, semakin dilarang maka akan semakin liar berkembang.
Dalam hal ini saya berharap pemerintah membuat kebijakan alternarif, bukan rencana melarang bitcoin secara sepihak seperti yang diwacanakan saat ini. Pemerintah indonesia bisa meniru Pemerintah China yang saat itu melarang bitcoin, namun karena warga China malah menggunakan jasa pertukaran bitcoin dari Jepang, dimana Jepang termasuk negara yang mengizinkan transaksi bitcoin, Pemerintah China malah kebakaran jenggot begitu tahu warganya “melarikan” uang mereka ke Jepang. Maka keluarlah NeoConnect.

Pemerintah Indonesia seharusnya menerbitkan uang digital sendiri. Kalau bisa coin, tapi minimal token apabila tidak bisa. Dengan mempunyai uang digital sendiri, justru pemerintah mudah melacak harta para milyuner atau pencucian uang oleh para pelaku money laundring hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba, penggelapan pajak dan lain-lain. Karena transaksi terekam dalam jurnal (buku besar) blockchain, dimana transaksi tersebut sangat transparan. Sri Mulyani dan Agus Marto tidak perlu pusing lagi dengan neraca devisa negara, dimana siklus ekonomi di masyarakat jalan dan tidak ada gejolak, namun angka-angkanya tidak tercatat oleh PPATK. Bagaimana mau tercatat, sedangkan transaski saat ini serba digital. Barternya menggunakan alat tukar mata uang digital.

Saat ini terdapat 800 lebih mata uang digital di Coin Market Cap (OJK-nya mata uang digital). Dan Indonesia dalam masa dilematis, akan memulai dan ikut masuk ke ranah mata uang digital atau akan tetap menggunakan sistem mata uang Fiat yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Roosevelt. Tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan mata uang digital ini. Mengingat republik ini sangat besar secara geografis, kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda, masih rentan dengan isu SARA dan lain-lain. Jelas butuh waktu untuk mengedukasi masyarakat. Harapannya tentu saja Pemerintah Indonesia dapat mengambil sikap terbaik.
Demikian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *